blog

Kebijakan soal pencari suaka tak ideal-tapi satu langkah perbaikan

<p>Pemerintah Indonesia perlu memperkuat peraturan president tentang pengungsi dari luar negeri menjadi undang-undang Definisi pengungsi yang digunakan oleh peraturan tersebut juga perlu diperluas karena tidak mengikutsertakan mereka yang mengungsi dari bencana,dan hanya mencakup mereka yang lari dari persekusi Pada Desember 2016 President Joko Widodo mengisi kekosongan hukum SOAL pengungsi LUAR森美兰dengan menerbitkan sebuah peraturan阳memastikan pencari suaka丹pengungsi tidak diusir atau dikembalikan柯国行asalnya丹巴阿拉善Beberapa peneliti mengkritik peraturan tersebut林嘉欣tidak memberikan perlindungan menyeluruh Contohnya,印尼tetap tidak menandatangani Konvensi pengungsi 1951年杨menetapkan HAK-HAK pengungsi丹kewajiban-kewajiban pemerintah untuk melindungi mereka Peraturan tersebut juga tidak menyediakan cara agar pencari suaka dan pengungsi di Indonesia-sekitar 13000 yang kebanyakan dari阿富汗dan Myanmar-dapat dilindungi dan menetap di Indonesia melalui散文integrasi Meski demikian,peraturan INI menunjukkan perubahan kebijakan印尼达里语pendekatan keamanan阳tidak memperhatikan keselamatan pengungsi科sebuah pendekatan阳menghormati kewajiban untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi燕丽dikenal juga sebagai prinsip不驱回hukum kebiasaan internasional(国际习惯法)Meski印尼tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951,印度尼西亚tetap harus menghormati prinsip non-refoulement Prinsip ini dianggap sebagai sebuah hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara,termasuk yang tidak menandatangani konvensi pengungsi Artinya,negara-negara lain menaatinya sebagai hukum,meski tidak secara resmi Melanggar hukum kebiasaan国际akan mendatangkan kritik dan kecaman dari negara-negara lain Sekarang pun,komunitas internasional dan kelompok-kelompok masyarakat sipil menekan pemerintah Indonesia untuk menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 Sebelum keluarnya Peratur Presiden No 125/2016 soal pengungsi,Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi bergantung pada prosedur operasi standar mereka sendiri Direktorat ini adalah badan yang bertanggung jawab dalam penanganan isu pengungsi Tanpa adanya regulasi yang mengatur bagaimana mengelola dan memperlakukan pengungsi dan pencari suaka,petugas偏见亚洲民主党人民政府民主党人民政府民主党人民民主党人民民主共和国民主党人民民主共和国民主党人民政府军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军队民兵军团民兵军队suaka dan pengungsi harus melalui proses penentuan status pengungsi(难民身份确定)yang sangat lama Proses ini sangat melelahkan,waktu menunggunya saja dari pendaftaran hingga wawancara pertama berkisar antara delapan hingga 20 bulan Krisis Laut Andaman,di 2015,ketika ribua n orang Rohingya dan孟加拉国terdampar di laut di dekat Aceh contoh nyata kurangnya perhatian pemerintah Indonesia,saat itu,terhadap isu pengungsi Pemerintah Indonesia,Malaysia,dan Thailand awalnya enggan menyelamatkan mereka Hanya sesudah nelayan lokal bergerak untuk menyelamatkan mereka,Indonesia dan Malaysia menyediakan penampungan Tahun berikutnya,印度尼西亚dilaporkan menarik perahu migran yang terdampar di Aceh kembali ke laut Dan petugas imigrasi,bagaimana pun,akan menangkap pengungsi yang memasuki wilayah Indoensia Namun,Kementerian Luar Negeri menunjukkan pendekatan yang berbeda Paham mengenai hukum dan perjanjian internasional,Kementerian Luar Negeri lebih aktif dalam merespon isu pengungsi Contohnya,Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya Ia mengunjungi dua penampungan pengungsi Rohingya di Ukhia dan Cox's Bazar di Bangladesh Peraturan presiden yang Presiden Joko Widodo keluarkan menunjukkan kemajuan Indonesia d alam menaati hukum internasional soal pengungsi Dengan peraturan ini,ada arahan jelas dari pemimpin negara mengenai bagaimana memperlakukan pengungsi Artinya persepsi dan perilaku yang berbeda di antara kementerian dapat dihindari Melalui peraturan presiden ini,Indonesia telah memasukkan prinsip non-refoulement ke dalam kebijakan barunya Peraturan ini juga menjadikan印度尼西亚perintis dalam pembuatan kebijakan mengenai pengungsi di antara negara-negara di Asia Tenggara 印度尼西亚,马来西亚,dan泰国adalah negara-negara transit utama di Asia Tenggara Hingga saat ini,hanya Indonesia yang telah mengeluarkan peraturan mengenai pengungsi Dengan ditetapkannya peraturan ini,Indonesia juga perlu mempromosikan nilai-nilai yang dikandungnya,di wilayah Asia Tenggara Melalui diplomasi dan negosiasi ,

查看所有